Indonesia bentuk Badan Siber dan Sandi Negara


59350f45846fd-ilustrasi-keamanan-siber_663_382

Berikut ini beberapa informasi berkaitan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

  • setkab.go.id | Inilah Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara
  • antaranews.com | Badan Siber dan Sandi Negara resmi dibentuk
  • polkam.go.id | PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

  • republika.co.id | Jika tak Mau Kerja Sama, Indonesia Bisa Hilangkan Facebook
  • kumparan.com | Menkominfo: Pembentukan Struktur Organisasi BSSN Rampung dalam 4 Bulan

  • beritagar.id | BSSN jadi lembaga utama keamanan siber
  • cnnindonesia.com | Daftar Tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia
  • news.detik.com | Pembentukan BSSN untuk Permudah Koordinasi Penanganan Masalah Siber
  • winpoin.com | Resmi: Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Apa Itu dan Apa Tugasnya?
  • hukumonline.com | Perpres BSSN, Sinergi antar Lembaga Berantas Cyber War


#Humas | setkab.go.id | 1 Jun 2017

Inilah Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 1 Jun 2017


cybercrimeDengan pertimbangan bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional, pemerintah memandang perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“BSSN dipimpin oleh Kepala,” bunyi Pasal 1 ayat (3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, BSS mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:  penyusunan, pelaksanaan, pemantan dan evaluasi  kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian protek e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Selain itu, juga pengoordiasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan; pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN; pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan pelaksana kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Organisasi

Menurut Perpres ini, BSSN terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris Utama; c. Deputi bidang Identifikasi dan Deteksi; d. Deputi bidang Proteksi; e. Deputi bidang Penangulangan dan Pemulihan; dan f. Deputi bidang Pemantauan dan Pengenalian.

Sekretaria Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro. Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian terdiri atas 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat. Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu di lingkungan BSSN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan secara administraif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Perpres ini juga menyebutkan, di lingkungan BSSN dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung, yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Sementara untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, menurut Perpres ini, di lingkungan BSSN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang dipimpin oleh Kepala UPT.

“Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,” bunyi Pasal 33 Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSSN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSSN.

Kepala BSSN, menurut Perpres ini, menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSSN dikoordinasikan olehmenteri yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan,” bunyi Pasal 38 Perpres ini.

Eselonisasi

Menurut Perpres ini, Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan jabatan struktral eselon II.a atau abatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sedangkan Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. Adapun Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Perpres ini juga menyebutkan, Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presidn atas usul menteri yang menyelenggarakan koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sementara Sekretaris dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pejabat strultural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 48 ayat (1) Perpres ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, maka a. PNS di lingkungan Lembaga Sandi Negara menjadi PNS pada BSSN; dan b. PNS di lingkungan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi PNS pada BSSN.

Selain itu peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kominfo, dan Indonesia Security Insident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTIII), dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Dengan dibentuknya BSSN, menurut Pasal 56 Perpres ini, untuk selanjutnya: a. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN.

“Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Mei 2017 itu. (Pusdatin/ES)

Sumber:

 


#Bayu Prasetyo | antaranews.com | Kamis, 1 Juni 2017 16:57 WIB

Badan Siber dan Sandi Negara resmi dibentuk

Kamis, 1 Juni 2017 16:57 WIB
Badan Siber dan Sandi Negara resmi dibentuk

Menkominfo Rudiantara (ANTARA FOTO)

“Justru mengkoordinasikan agar semua lebih baik”

Jakarta (ANTARA News) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah resmi dibentuk setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara setelah mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis, memastikan Perpres BSSN diundangkan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

“Perpresnya sudah, sudah diundangkan bahkan. Jadi Basinas ini dari mulai mendeteksi, mencegah, sampai kalau terjadi kalau ada kaitannya sama cyber security dia juga memperbaiki,” katanya.

Ia mengatakan, Basinas atau BSSN telah dibahas sejak 2015 dan sejak Perpres ditandatangani oleh Presiden maka akan ada masa transisi.

Menurut dia, sejak diundangkan pada 23 Mei 2017 Perpres itu akan dibahas lebih lanjut secara teknis termasuk penggabungan antara kewenangan yang berada dalam ranah Kemenkominfo dengan Lembaga Sandi Negara.

Rudiantara juga membantah fungsi dan kewenangan BSSN akan tumpang tindih dengan lembaga lain termasuk Polri.

“Justru mengkoordinasikan agar semua lebih baik,” katanya.

Soal pemilihan kepala BSSN dan struktur di bawahnya, kata Rudiantara, belum dibicarakan secara detail.

Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Sebagaimana laman Sekretariat Kabinet merilis Perpres tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 dan disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam praktiknya, BSSN akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melebur ke dalam BSSN.

Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Editor: Suryanto | COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber:

 


#Muhammad Arief Iskandar | antaranews.com | Kamis, 1 Juni 2017 14:25 WIB

Badan Siber dan Sandi Nasional resmi dibentuk

Kamis, 1 Juni 2017 14:25 WIB | 1.904 Views
Badan Siber dan Sandi Nasional resmi dibentuk

Ilustrasi keamanan siber (Pixabay)

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis, Perpres tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

Dalam Perpres tersebut disampaikan, BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

BSSN bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penganggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melebur ke dalam BSSN.

Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Editor: AA Ariwibowo | COPYRIGHT © ANTARA 2017

 

Sumber:

 


#Humas Polkam | polkam.go.id | 5 Juni 2017

PEMBENTUKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

5 Juni 2017 | Posted by: Humas Polkam


Kemenko Polhukam RITata kelola ranah siber dengan mengacu pada aspek keamanan harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepercayaan masyarakat. Penanganan permasalahan di ranah siber di Indonesia saat ini masih belum terintegrasi dan terpadu sehingga tata kelolanya masih bersifat parsial. Melihat kondisi yang demikian, celah kerawanan di ranah siber masih jelas terlihat. Hal ini akan menjadi ancaman ketahanan dan keamanan ranah siber bagi masyarakat, korporasi, dan penyelenggara pelayanan publik yang tentunya dapat berdampak strategis atau sistemik, sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi stabilitas bangsa, yang konsekuensinya juga dapat disebut sebagai ancaman terhadap aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Oleh karena itu, kehadiran negara untuk mengintegrasikan secara terpadu pengelolaan ranah siber mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada aspek perekonomian, peran pemerintah untuk menata kelola ranah siber sebagai tempat kegiatan ekonomi difokuskan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian agar tetap tumbuh. Perekonomian digital seperti e-commerce dan e-business jembatan penyangga perekonomian nasional. Pemerintah harus mampu memanfaatkan ranah siber untuk meningkatkan devisa negara juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam menghadapi persaingan regional di Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perekonomian global. Hal lain yang cukup mengemuka terkait dengan keamanan ranah siber adalah perlu adanya perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis nasional, hal ini dikarenakan gangguan/serangan terhadap infrastruktur ini dapat menyebabkan terganggunya keamanan, keselamatan maupun rusaknya reputasi maupun citra negara di mata publik maupun internasional.

Ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan paradigma ancaman yang semula hanya berbentuk ancaman fisik (militer) berkembang dengan adanya bentuk ancaman lain yaitu ancaman multidimensi (nirmiliter) yang tentunya melibatkan tidak hanya bidang militer saja melainkan juga sipil. Ketahanan siber bagi masyarakat sipil perlu ditangani secara serius sebagai upaya menuju ketahanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam aspek ideologi politik, Pemerintah perlu segera menjalankan kewenangannya untuk mengelola ranah siber sebagai arena demokrasi rakyat yang sehat dan kondusif (cyber diplomacy dan cyber democracy). Dalam aspek sosial budaya, saat ini peran ranah siber tidak bisa dipandang remeh karena ranah siber merupakan saluran interaksi dan komunikasi yang cepat dan mampu menyentuh individu secara personal. Dengan demikian, ranah siber Indonesia harus menjadi ruang publik yang edukatif dan beretika, berlapis nilai-nilai luhur peningkatan moral bangsa.

Hadirnya negara dalam rangka melindungi warganya dan menjaga kedaulatan negara khususnya di ranah siber adalah dengan pembentukan organ pemerintahan (badan) yang bertanggung jawab untuk membidangi siber nasional dan berfungsi menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Dengan pertimbangan semangat Reformasi Birokrasi dan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah mengenai pembentukan organ pemerintahan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi Kementerian/Lembaga yang ada untuk menangani tugas baru tanpa harus membentuk badan baru.

Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan badan siber dapat diakomodir melalui perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lemsaneg saat ini mengemban tugas dan fungsi Persandian untuk keamanan informasi dan komunikasi, memiliki SDM berkompetensi di bidang keamanan informasi dan manajemen TI, membina SDM Sandi secara nasional, serta mengelola jaring komunikasi sandi di institusi pemerintah. Untuk itu, dalam proses perubahannya Lemsaneg memerlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelengaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman. Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan penguatan dari Lembaga Sandi Negara ditambah dengan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

Jakarta, 2 Juni 2017
Lembaga Sandi Negara

Sumber:

 


#Debbie Sutrisno, Joko Sadewo | republika.co.id | Kamis , 01 June 2017, 18:54 WIB

Kamis , 01 June 2017, 18:54 WIB

Jika tak Mau Kerja Sama, Indonesia Bisa Hilangkan Facebook

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Joko Sadewo


Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara  (ilustrasi)

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara (ilustrasi) | Republika/Rakhmawaty La’lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengatakan pengawasan Badan Siber Sandi Nasional  (BSSN) tak hanya website tapi juga akun medsos yang dianggap tidak sesuai aturan. Jika facebook tak mau bekerja sama maka facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia.

“Perpresnya (BSSN) sudah, sudah diundangkan ‎ bahkan. Jadi ini mulai dari mendeteksi, mencegah, sampai ketika ada apa-apa kaitannya dengan cyber security dia juga memperbaiki,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Kamis (1/6).

Menurut Rudiantara, BSSN ini sudah‎ sudah dirancang sejak 2015. Namun karena proses pembuatan yang agak lama, maka baru bisa diluncurkan sekarang.

Pengawasan oleh BSSN bukan hanya melalui website yang diangap berbahaya. Bahkan akun pengguna internet dan media sosial jika dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka bisa dibekukan dan diperiksa.

Misalnya dalam penggunaan media sosial facebook. Jika ada akun‎ yang menyebarkan konten-konten negatif, bertentangan dengan keberadaan negara, maka Kemenkominfo dan Basinas bisa menutup akun tersebut.

Namun, kerja sama dengan media sosial seperti ini memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen dalam hal ini. Artinya akan ada kerja sama dengan facebook. Kalau perusahaan tersebut tidak mau bekerjasama, maka facebook bisa saja dihilangkan dari Indonesia.

‎Di negara luar, lanjut Rudiantara, ada undang-undang yang bahkan berfokus pada penggunaan dan kerja sama dengan facebook. Bila pemerintah Indonesia ingin melakukan hal serupa akan sulit, karena pembahasan UU tidak gampang. Untuk itu, polanya adalah dengan menutup akun atau memblokir media sosial facebook di Indonesia.

‎BSSN tidak akan bersebrangan atau tumpang tindih kinerja dengan badan siber lain yang telah ada seperti milik Polri. Badan ini justru akan mempersatukan semua elemen yang berkaitan dengan siber.

Sumber:

#kumparan.com | Selasa 06 Juni 2017 – 14:06

Menkominfo: Pembentukan Struktur Organisasi BSSN Rampung dalam 4 Bulan

Selasa 06 Juni 2017 – 14:06 


Menkominfo Rudiantara

Menkominfo Rudiantara (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah telah meresmikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada di bawah koordinasi Menkopolhukam. BSSN dibentuk untuk mencegah kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, seperti serangan Ransomware WannaCry beberapa waktu lalu.
Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan BSSN masih merampungkan pembentukan struktur organisasi BSSN. Dia memprediksi proses transisi agar badan ini bisa berjalan baru selesai tahun depan.
“Kominfo sih kan (punya waktu) 4 bulan untuk menyelesaikan organisasi, 1 tahun untuk transisi keseluruhan. Kalau Kominfo, kami akan upayakan lebih cepat dari itu,” ujar Rudiantara di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).
 

Ilustrasi Virus Ransomware

Ilustrasi Virus Ransomware. (Foto: Pixabay)

Transisi yang dimaksud dikarenakan BSSN akan diisi oleh tiga lembaga. Pertama, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, yang sebelumnya mengurusi keamanan informasi di dunia maya. Kedua, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara.
Kemudian terakhir, adalah Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang sebelumnya bertugas melakukan pengamanan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
Terkait langkah antisipasi dan pengamanan keamanan informasi di dunia maya, dia mengakui pembahasan di BSSN belum sampai di situ. Ia menegaskan untuk saat ini akan fokus menyelesaikan keorganisasian BSSN.
“Karena-kan prinsipnya dari Direktorat Keamanan Aptika Kemkominfo nanti digabung dengan Lemsanek. Core-nya yah. Intinya adalah itu, nanti juga bisa ditambah lagi,” tutur dia.
Rudiantara mengungkapkan pembentukan BSSN itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN sendiri merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang akan dipimpin oleh Kepala.
Pada pasal 2 Perpres Nomor 53/2017, disebutkan lembaga ini memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara selektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur terkait dengan keamanan siber.

#Muhammad Nur Rochmi@drs_rohmen | beritagar.id | 14:34 WIB – Jumat, 02 Juni 2017

BSSN jadi lembaga utama keamanan siber

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan keterangan pers terkait upaya penanganan serangan dan antisipasi Malware Ransomware WannaCry di Jakarta, Minggu (14/5). Kini, Indonesia memiliki lembaga khusus yang menangani keamanan siber.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan keterangan pers terkait upaya penanganan serangan dan antisipasi Malware Ransomware WannaCry di Jakarta, Minggu (14/5). Kini, Indonesia memiliki lembaga khusus yang menangani keamanan siber.© M Agung Rajasa /ANTARA

Pemerintah akhirnya membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo pada 19 Mei 2017, meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam Perpres itu disebutkan, BSSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menaungi koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Menurut penjelasan Sekretariat Kabinet (Setkab) BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Baik itu untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi, atas insiden atau serangan siber.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menuturkan BSSN menjadi lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan ancaman keamanan siber.

Rudiantara menilai, serangan siber di dunia maya ini luar biasa massif, seperti serangan ransomware WannaCry awal Mei lalu. “Maka kami harus siapkan BSSN ini,” ujar Rudiantara kepada detikINET, Kamis (1/6).

BSSN merupakan peleburan dari dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo.

Dengan dibentuknya BSSN, maka seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN.

Tugas pengamanan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Kominfo juga beralih ke BSSN.

PNS di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo juga menjadi pegawai BSSN.

Selain itu peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo, dan Indonesia Security Insident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII), dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Demikian pula jika ada lembaga keamanan siber juga melebur di BSSN. “Setiap kementerian memiliki direktorat keamanan masing-masing, maka sekarang sudah menjadi satu bagian dari BSSN,” ujarnya.

Ardi Sutedja, Chairman of Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyambut baik berdirinya BSSN. Tapi dia menilai keamanan siber tak bisa dapat dilakukan secara langsung melalui proses birokrasi yang berjenjang dan cenderung lambat.

Dia menjelaskan penanganan, siber tidak bisa diperankan sendirian oleh satu lembaga. “Keterlibatan dan peranan stakeholder ini sangat penting, karena penanganan segala aspek siber tidak bisa dilakukan masing-masing,”ujarnya seperti dinukil dari bisnis.com.

Anggota DPR Komisi Informasi Sukamta menilai BSSN harus segera mewujudkan sistem keamanan siber. Termasuk peta jalan (road map) pengembangan sumber daya manusia bidang siber.

“Sehingga tidak ada ketergantungan pada produk asing pada masa depan,” katanya di Jakarta, Jumat (2/6) seperti dikutip dari antaranews.com.

Terkait potensi BSSN yang bisa melanggar hak-hak privasi warga, Sukamta menilai tak perlu khawatir. Sebab, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan koridor yang jelas, antara lain mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber.

Menurut politikus PKS itu, hak-hak warga negara dijamin dalam UUD 1945. “UUD 1945 adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya,” katanya.

Sukamta menyebut, Komisi I DPR akan terus mengawasi dan mengevaluasi BSSN untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar.

Sumber:

 


#Kustin Ayuwuragil | cnnindonesia.com | Sabtu, 03/06/2017 05:30 WIB

Daftar Tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia

Kustin Ayuwuragil , CNN Indonesia | Sabtu, 03/06/2017 05:30 WIB


 

Daftar Tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia

Ilustrasi (REUTERS/Kacper Pempel)

Jakarta, CNN Indonesia — Setelah diwacanakan sejak 2015, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya resmi dsahkan melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

Badan ini dibentuk sebagai peleburan Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Perpres, BSSN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Tugasnya adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

BSSN menyelenggarakan fungsi: penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi  kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan (menyaring), diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Selain itu, BSSN juga harus melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dan sebagai wadah bagi semua pemangku kepentingan.

Menkominfo Rudiantara berharap BSSN mampu menjadi pengkoordinir seluruh stakeholder. Dia tidak setuju ketika tugas BSSN disebut akan tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Polri.

“Justru mengkoordinasikan agar semua lebih baik,” katanya seperti dikutip dari Antara.

BSSN secara organisasi

Peraturan Presiden telah mengatur bahwa BSSN akan dipimpin oleh Kepala yang dibantu Sekretaris Utama dan empat deputi; Deputi bidang indetifikasi dan deteksi, deputi bidang proteksi, deputi bidang penanggulangan dan pemulihan serta deputi bidang pemantauan dan pengenalan.

Kepala BSSN bertugas untuk melaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melebur ke dalam BSSN.

Peralatan, pembiayaan, arsip dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dan Lembaga Sandi Negara dialihkan ke BSSN.

Untuk pelaksanaan tugas di bidang persandian saat ini masih tetap dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara hingga selesainya penataan organisasi BSSN. Begitu pula dengan tugas bidang keamanan di Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. (tyo)

Sumber:

 


#Ray Jordan | news.detik.com | Selasa 06 Juni 2017, 15:59 WIB

Selasa 06 Juni 2017, 15:59 WIB

Pembentukan BSSN untuk Permudah Koordinasi Penanganan Masalah Siber

Ray Jordan – detikNews


Pembentukan BSSN untuk Permudah Koordinasi Penanganan Masalah Siber

Menkominfo Rudiantara (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan nantinya badan tersebut akan menyambungkan antara Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Intinya nantinya mengkonsolidasikan Lemsaneg dengan Direktorat Keamanan yang ada di Kemenkominfo. Dua itu yang menjadi core-nya,” kata Rudiantara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Rudiantara mengatakan yang terpenting saat ini yakni implementasi dan beroperasinya BSSN tersebut. Ditegaskan Rudiantara, pihaknya bertekad untuk mempercepat hal itu.

“Yang penting fokusnya sekarang mempercepat implementasi atau beroperasinya BSSN. Waktunya ada 4 bulan untuk organisasi dan 1 tahun untuk peralihan semuanya,” katanya.

Terkait cara kerja BSSN itu, Rudiantara mengatakan saat ini masing-masing unit sudah mulai bekerja.

“Untuk sandi, (di) Lemsaneg. Cyber Security di Kominfo. Kominfo kan sudah membuat standarisasi untuk kriteria tiga critical infrastructure, yaitu perbankan, keuangan, transportasi dan energi. Tentunya nanti diperluas, setelah ini digabung. Bedol desa istilahnya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan dibentuknya BSSN ini untuk mempermudah koordinasi yang baik antara lembaga, tidak hanya Lemsaneg dengan Kominfo.

“Kan tidak hanya berdua dengan Lemsaneg dan Direktorat Kominfo, tapi juga busineess process kepada kementerian/lembaga lain,” katanya.
(jor/dhn)

 

 Sumber:

 


#Febian | winpoin.com | Kamis, 1 Juni 2017 16:57 WIB

Resmi: Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Apa Itu dan Apa Tugasnya?

Berbagai hal terkait keamanan siber di Indonesia, kini ditangani oleh BSSN

Resmi: Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Apa Itu dan Apa Tugasnya?
via govtech.com

 

Ada kabar gembira nih gaes. Indonesia Akhirnya telah resmi memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN ini resmi berdiri melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 lalu.

Apa itu BSSN?

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga non kementrian yang bertugas untuk melaksanakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

 

Apa tugas BSSN?

Sesuai pasal 3, BSSN menyelenggarakan fungsi, seperti:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber. pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah.

e. Koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.

f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN.

h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

i. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Pada intinya BSSN inilah yang nantinya akan mengurusi berbagai hal seputar keamanan siber, mulai dari menyusun kebijakan, melaksanakan, memantau, koordinasi, melakukan pembinaan, hingga bekerja sama dengan pihak nasional / internasional jika diperlukan.

Sebagai informasi, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang sebelumnya kerja dibawah Kementrian Komunikasi dan Informatika kini juga ikut menjadi bagian dari BSSN.

Dengan adanya BSSN ini diharapkan Indonesia bisa semakin kuat, tanggap, dan terkoordinir dalam menangani berbagai serangan siber. via detik | kompas

Sumber:

 


#hukumonline.com | Selasa, 06 Juni 2017

Perpres BSSN, Sinergi antar Lembaga Berantas Cyber War

Selasa, 06 Juni 2017 | Yakni Kemenkominfo, Lemsaneg, BIN, Kepolisian mesti duduk bersama dan bergerak cepat berantas cyber war.


Perpres BSSN, Sinergi antar Lembaga Berantas Cyber War

Ilustrasi cyber crime. Foto: kelompokfroud.blogspot.com

Presiden Joko Widodo resmi sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indonesia pun bakal memiliki badan yang bertugas menangkis dan menangani persoalan siber dan berita hoax. Hal ini mendapat penilaian positif dari kalangan parlemen.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai Perpres BSSN mesti segera dilakukan sinergi antar lembaga yang saling beririsan. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian. Kharis menilai perlunya dicarikan rumusan kebijakan yang nantinya dapat menciptakan sinergi dalam pengelolaan isu siber secara cepat dan tepat.

Terlebih, perang siber mesti dilihat dari aspek keamanan nasional serta ditelaah secara menyeluruh. BSSN, nantinya bakal diberikan kewenangan menangani masalah berita bohong yang beredar di media. Namun Kharis menilai, BSSN tak tepat diberikan kewenangan khusus menangani berita hoax. Pasalnya persoalan berita hoax masih menjadi  ranah kewenangan Kemenkominfo.

“Apalagi jika terkait hoax media. Hal ini agar BSSN lebih fokus pada persandian serta pengamanan data, informasi dan siber,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (6/6) kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai berbagai pihak pemangku kepentingan mesti duduk bersama dalam melakukan singkronisasi dan bersinergi dengan semua pihak. Yakni Lembaga Sandi Negara, BIN, serta institusi terkait. Dikatakan Kharis, terbentuknya BSSN berpengaruh terhadap penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang Persandian. Khususnya terkait dengan penguatan peran dan fungsi BSSN, Lemsaneg, Kemenkominfo bahkan mungkin BIN.

“Apabila penguatannya kepada Lemsaneg itu artinya jika sebelumnya hanya berfokus hanya pada persandian, maka dengan kelahiran BSSN ini akan menjadi lebih luas yaitu keamanan data dan informasi siber,” katanya.

Menelisik dari nomenklatur kelembagaan, BSSN menjadi lembaga baru yang berbentuk badan. Terlebih, Perpres 53 Tahun 2017 mengamanatkan BSSN sebagai peleburan dari Lemsaneg dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika (Aptika) dari Kemenkominfo.

Sementara Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid menambahkan Perpres 53 Tahun 2017 menjadi payung hukum dalam terbentuknya BSSN. Kemenkominfo dan Lemsaneg diminta bergerak cepat dapat menangani berbagai serangan siber sebagaimana amanah Perpres BSSN. Begitu pula dengan potensi persoalan siber yang muncul di dalam negeri akibat penyebaran hoax, pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian bernada SARA.

BSSN pun nantinya diminta mengeluarkan panduan etika dalam menggunakan media sosial. Sebab Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah menerbitkan Fatwa Interaksi di Media Sosial. Mantan jurnalis televisi itu berpandangan panduan sosial media tak perlu dibuat per sektoral agama. Apalagi hingga terbitnya fatwa.

“Meskipun menghormati kebijakan MUI, saya memandang ini masalah bangsa secara umum, lintas agama, karena sosial media itu tidak mengenal batasan agama. Karenanya, menurut saya sudah seharusnya Kemenkominfo dan Lemsaneglah yang berinisiatif membuat aturan/etika/panduan media sosial bagi masyarakat,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menunjuk negara tetangga Malaysia. Menurutnya negeri Jiran itu, pihak Kementerian Komunikasi Malaysia membuat dan menerbitkan panduan dalam pemanfaatan media sosial bagi masyarakat. Hal itu pun diberlakukan terhadap semua agama, tanpa terkecuali.

Sebagaimana diketahui, Perpres 53 Tahun 2017 menyebutkan BSSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian. Selain itu, BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sumber:
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: